Putus Mata Rantai Pengangguran, Pemkab Barito Utara Gandeng Sektor Swasta Kembangkan BLK

MUARA TEWEH – Langkah progresif diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dalam upayanya menekan angka pengangguran daerah. Pemkab Barito Utara kini tengah gencar menjajaki kerja sama strategis dengan sektor swasta untuk mengembangkan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) lokal.

Komitmen ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, ke Workshop PT Sanggar Sarana Baja pada Rabu, 21 Januari 2026. Kunjungan tersebut dilakukan guna menyinkronkan kebutuhan nyata dunia industri dengan ketersediaan keahlian para pemuda daerah melalui program pelatihan teknis yang terstruktur.

Langkah jemput bola ini mendapat apresiasi dan respons positif dari pihak legislatif. Anggota DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan, menilai kolaborasi dengan perusahaan besar adalah kunci utama untuk memutus mata rantai pengangguran di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.

Menurut Parmana, selama ini terdapat kesenjangan (gap) yang cukup besar antara kualifikasi tenaga kerja lokal dengan standar yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Barito Utara. Kendala utamanya sering kali berada pada kepemilikan sertifikasi dan keterampilan khusus.

“Dengan adanya optimalisasi BLK ini, kita ingin putra-putri daerah tidak lagi hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Potensi SDM kita besar, dan kolaborasi ini adalah langkah cerdas,” ujar Parmana, Kamis, 22 Januari 2026.

Lebih lanjut, Parmana sependapat dengan Wakil Bupati bahwa investasi pada SDM yang unggul akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Ia pun berharap BLK nantinya tidak sekadar memberikan pelatihan dasar, melainkan juga sertifikasi resmi yang diakui secara nasional. Jika pemuda lokal sudah mengantongi kompetensi profesional, perusahaan tidak memiliki alasan lagi untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.

Agar program ini memiliki kepastian dan keberlanjutan, pihak DPRD meminta agar rencana pemanfaatan fasilitas workshop serta tenaga ahli dari PT Sanggar Sarana Baja segera dituangkan dalam payung hukum yang jelas, seperti Memorandum of Understanding (MoU).

Sinergi antara Pemkab Barito Utara dan dunia usaha ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menjadi percontohan (role model) bagi perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Barito Utara.