DPRD Barito Utara Kawal RKPD 2027: Jembatan Sikan-Tumpung Laung Jadi Prioritas

Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Al Hadi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, di Aula Kantor Kecamatan Gunung Purei.

Menurut Al Hadi, Musrenbang RKPD merupakan forum krusial untuk menyusun arah pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Ia menilai tema yang diusung, yakni “Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Pelayanan Publik sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Daerah”, sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini.

“Kami di DPRD Barito Utara mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam menetapkan program unggulan dan prioritas infrastruktur yang jelas. Ini penting agar pembangunan berjalan terarah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Al Hadi.

Prioritas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Secara khusus, Al Hadi menyoroti sejumlah program prioritas infrastruktur yang direncanakan untuk tahun 2027, di antaranya:

• Pembangunan tiga jembatan utama: Jembatan Sikan–Tumpung Laung, Jembatan Lemo, dan Jembatan Lahei.

• Akses Transportasi: Pembangunan dan pelebaran jalan strategis, termasuk jalur utama menuju Bandara H.M. Sidik.

Ia menegaskan bahwa konektivitas antarwilayah merupakan kunci utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan ini diharapkan dapat membuka akses distribusi barang dan jasa, memperlancar mobilitas warga, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, Al Hadi juga memberikan perhatian pada penataan kawasan perkotaan dan fasilitas publik, yang meliputi:

• Pembangunan sport center di ibu kota kecamatan.

• Pembangunan SPAM IKK demi pemenuhan kebutuhan air bersih.

• Rehabilitasi RSUD Muara Teweh.

• Normalisasi Sungai Bengaris sebagai langkah nyata pengendalian banjir.

Ia menambahkan bahwa sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan ketersediaan air minum layak konsumsi berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, sehingga wajib menjadi perhatian serius.

“DPRD siap mengawal dan mendukung penganggaran program-program prioritas tersebut agar dapat direalisasikan secara bertahap dan tepat sasaran,” pungkasnya. Ia berharap hasil dari Musrenbang RKPD 2027 ini benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjadi pijakan kuat demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.