Gelar RDP Raperda Sampah, Komisi I DPRD Barito Utara Desak Pemkab Benahi Total Sistem Persampahan
2 menit membaca
Muara Teweh – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Nety Herawati, mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera mengambil langkah nyata dalam membenahi dan menata ulang sistem pengelolaan sampah di wilayahnya secara menyeluruh.
Desakan tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Persampahan di Muara Teweh, Selasa.
Menurut Nety, berbagai keluhan warga mulai dari ketidakoptimalan pengangkutan, minimnya tempat penampungan, hingga keberadaan bak sampah di kawasan pertokoan merupakan persoalan mendesak yang butuh penanganan secepatnya.
“Keluhan masyarakat ini sangat beralasan. Kita melihat di lapangan masih banyak bak sampah yang sudah penuh tetapi tidak diangkut secara maksimal, bahkan sampah di luar bak sering dibiarkan menumpuk,” ujarnya.
Nety juga menyoroti persoalan sampah berukuran besar seperti limbah kayu dan material bangunan yang kerap tidak terangkut, sehingga memperparah kondisi lingkungan.
“Ini menjadi catatan penting dalam pembahasan Raperda. Sistem pengelolaan harus mampu mengakomodasi semua jenis sampah, termasuk sampah berat dan berukuran besar,” tegasnya.
Selain itu, Nety menilai penempatan lokasi bak sampah di depan kawasan pertokoan perlu ditinjau ulang karena berdampak pada estetika kota, kenyamanan masyarakat, serta kesehatan lingkungan.
“Penataan ulang lokasi sangat diperlukan. Jangan sampai tempat pembuangan sampah justru berada di pusat aktivitas ekonomi. Harus dicari lokasi yang strategis, mudah dijangkau, tetapi tidak mengganggu,” katanya.
Ia juga mendukung usulan masyarakat terkait penambahan fasilitas, termasuk bak sampah dan pengadaan kendaraan pengangkut skala kecil untuk menjangkau gang-gang sempit di permukiman.
“Kondisi jalan yang sempit memang menjadi kendala. Maka solusi seperti motor sampah atau kendaraan kecil harus dipertimbangkan agar pelayanan bisa merata hingga ke tingkat RT,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa melalui Raperda Pengelolaan Persampahan, DPRD berharap akan lahir regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mampu menjawab persoalan riil di lapangan.
“Kami di DPRD mendorong agar Raperda ini benar-benar implementatif. Tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan dan menciptakan lingkungan yang sehat dan tertata,” ujar Nety Herawati.
Pos Terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar